Mahasiswa Demo, Banyak Indikasi KKN di Madina

Friday, 06 February 2009
Madina,(APIndonesia.Com). Puluhan massa dari Aliansi Pemuda Pelajar Mandailing Natal, Sumut, Kamis (5/2)
melakukan aksi demo. Mereka menyatakan sikap protesnya terkait pembangunan jembatan di wilayah Pantai Barat
Madina yang amburadul dan diduga dalam proyek itu banyak terjadi KKN.
“Sesuai perinsip bersama bahwa selama korupsi, kolusi dan nepotisme masih merajalela, Madina yang
madani tidak akan pernah terwujud,” kata Agussalam Nasution Kordinator dan Ketua PP Keluarga Besar
Mahasiswa Madina (GABEMA) Medan. Lihat saja, kata Agussalam, jembatan Aek Papata Km 16, Desa Salebaru,
Kecamatan Muara Batanggadis, jembatan tersebut belum sempat dipakai tapi sudah ambruk. Kemudian pembangunan
jembatan Lubuk Losung sepanjang 20 meter dan perbaikan jalan dengan target akan selesai 4 Januari 2009 namun
sampai 5 January 2009 belum selesai juga. “Padahal dananya diduga kuat sudah dicairkan sebesar 70
%,” tuturnya lagi. Belum lagi, masih kata Agussalam, galian Abutmen 37 meter, nyatanya dikerjakan cuma 1,5
meter. Juga terdapat pembangunan jembatan Batang Laping Satu sepanjang 36 meter tetapi sudah ambruk dan
jembatan menuju kecamatan Hutabargot sejak 5 tahun lalu tetapi tidak kunjung selesai. “Selesaikan itu dan siapa
yang bertanggung jawab?” tandasnya. Agussalam Nasution yang didampingi Siti Hawa Lubis, Sul Fahmi
Nasution, Ahmad Sait Pulungan, Irwansah Pulungan, meminta kepada Angggota DPRD Madina supaya memanggil
Kadis. “Auditor-auditor BPK RI juga kita harap segera melakukan audit investigasi khusus dan yang sangat kami
harapkan agar KPK turun ke Madina, Sumut,” tegas Agussalam. Ditempat terpisah, Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Cabang Madina juga menyatakan sikap terkait adanya dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) tahun 2008 untuk pendidikan di Madina. Setelah terbukti nanti, HMI meminta agar Bupati Madina secepatnya
memberhentikan Kadis Pendidikan Madina, H.Samad SE, karena diduga telah menyalahgunakan jabatannya. HMI
menuntut, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negeri ini Kepala Dinas Pendidikan Madina harus bisa
mempertanggungjawabkan dana DAK pendidikan sejak tahun 2006 sampai 2008. “Masyarakat Mandailing Natal
juga kita minta berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana DAK,” kata Pengurus HMI,
Darto Siregar didampingi Andra Syukur dan Faisal Ardiansyah. Darto melanjutkan, dengan adanya indikasi kuat
terdapat kecurangan di tubuh Dinas Pendidikan Madina kami mendesak Kapolres Madina dan Kajari Madina untuk
mengusut tuntas. “HMI Cabang Madina juga akan melaporkan adanya dugaan penyimpangan jabatan dan
kebijakan indikasi kecurangan terhadap dana APBN DAK Pendidikan,” tegas Darto. (Khoirullah Lubis/Safruddin
Nasution).
:: Situs Berita Indonesia ::
http://